Ini Lho??, Daerah di Indonesia dengan Kondisi Pendidikan yang Masih Mengenaskan!!Tragis!!

Ini Lho??, Daerah di Indonesia dengan Kondisi Pendidikan yang Masih Mengenaskan!!Tragis!!

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia terus membenahi sistem pendidikannya agar lebih berkualitas. Namun, sistem pendidikan yang tidak merata hingga saat ini masih menjadi tugas yang harus dituntaskan oleh masyarakat Indonesia.
Pendidikan yang hanya berpusat di kota-kota besar semakin membuat sistem pendidikan di daerah-daerah semakin terpuruk. Berikut ini adalah beberapa daerah di Indonesia dengan kondisi pendidikannya yang dikatakan masih kurang jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia:
Papua
Siapa yang tidak kenal Papua? Papua merupakan provinsi yang terletak di wilayah paling timur di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Papua dinilai belum berjalan maksimal sehingga rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Papua menjadi akar permasalahan yang berdampak pada persoalan lain yakni politik, sosial, maupun ekonomi. 
Propinsi yang mayoritas penduduknya suku Asmat ini masih terbelakang dalam hal sistem pendidikannya. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan karena belum banyak stimulasi (rangsangan) yang diberikan secara sengaja sejak anak masih usia dini. Anak-anak di Papua lebih banyak berkembang alami tanpa diperkenalkan dengan wahana edukasi, misalnya seperti bersekolah.



Anak-anak di Papua, terutama masa-masa usia emas (3-5 tahun) dibiarkan tumbuh tanpa diajarkan tentang pendidikan. Berbeda dengan propinsi lainnya di Indonesia yang sudah mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) guna menstimulasi otak anak. Jangankan PAUD, usia normal untuk sekolah yakni 6-7 tahun saja mereka tidak mau untuk memasuki bangku SD. Hal ini bisa terjadi karena kesadaran dari orang tua dan dari segi fasilitas pendidikan di Papua itu sendiri.
Salah satu program yang bisa dilakukan agar pendidikan di Papua lebih baik yakni dengan mendirikan PAUD di berbagai daerah. Minimal satu daerah dengan satu PAUD. Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu di setiap daerah adalah hal yang mutlak dilakukan. Keberadaan PAUD menurutnya berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal (pendidikan, kesehatan dan iman) sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
Kondisi gedung-gedung sekolah yang cukup miris di Papua juga turut membuktikan bahwa pendidikan di propinsi ini masih jauh tertinggal. Fasilitas sekoah seadanya dengan tenda-tenda dan bangku yang tidak layak masih perlu diperhatikan. Selain itu, rendahnya kualitas pengajar dan sarana prasarana yang belum memadai menjadi penghambat peningkatan kualitas pendidikan di Papua. Untuk memajukan pendidikan di Papua dibutuhkan komponen semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah, masyarakat yang belum sadar arti penting pendidikan juga menjadi salah satu penghambat.

NTB
Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan, Sumbawa yang terletak di timur. Ibukota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok.
NTB masih dihadapkan pada permasalahan pendidikan yang sangat berat dan kompleks, terutama menyangkut pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Dalam hal pendidikan, NTB tergolong wilayah yang masih rendah. Di daerah tersebut masih menghadapi banyak masalah yang perlu diatasi bersama. Masalah tersebut antara lain masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, baik formal maupun nonformal, serta mutu pendidikan kejuruan yang relatif sangat kurang.
Selain itu, minat masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi relatif masih rendah serta masih tingginya angka buta huruf. Berdasarkan hasil survei, di NTB hingga kini terdapat sekitar 417.991 warga yang masih menyandang buta aksara.
Dalam hal pemerataan kesempatan belajar misalnya, permasalahan yang dihadapi masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, masih tingginya angka putus sekolah dan masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah. Pemerintah daerah terus berusaha untuk mengembangkan pendidikan lebih baik di NTB. Salah satunya dengan mengangkat guru bidang studi tertentu yang langka, meningkatkan jumlah dana dan penerima beasiswa serta meningkatkan proses pembelajaran.
Fasilitas pendidikan yang ada di masih tergolong minim. Menambah gedung dan ruang kelas baru serta mengembangkan SMP terbuka, SD dan SMP satu atap yang berlokasi di kecamatan, serta melengkapi sarana laboratorium IPA, biologi, bahasa dan komputer bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan.
Dari segi lapangan pekerjaan, masalah yang dihadapi adalah masih rendahnya daya serap lapangan kerja terhadap lulusan sekolah. Kendati berbagai masalah dan keterbatasan yang masih dihadapi, satu hal yang harus terus dilakukan adalah tetap menumbuhkan tekad dan motivasi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini. 
Aspek mutu harus dijadikan sasaran utama pendidikan, karena dengan mutu pendidikan yang baik, kita akan mampu menghasilkan output berupa insan-insan muda berkualitas yang merupakan calon pemimpin masa depan. Dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah NTB telah menempuh beberapa langkah. Di antaranya melakukan diversifikasi jurusan dengan membuka sekolah-sekolah kejuruan yang menitikberatkan pada pendidikan keterampilan. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya daya serap lapangan kerja terhadap lulusan sekolah, khususnya sekolah menengah umum (SMU).

Kalimantan
Kalimantan, salah satu pulau terbesar di Indonesia yang hingga saat ini perlu mendapat perhatian lebih dari segi pendidikan. Apalagi dengan wilayahnya yang berbatasan dengan Malaysia. Pendidikan di wilayah ini sekan kian terpuruk karena dekat dengan wilayah perbatasan.  Sebagian besar wilayah di Kalimantan belum mendapatkan pendidikan yang merata. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. 
Kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah masih rendah. Selain presentase lembaga pendidikan yang masih sedikit dibanding dengan provinsi lain, tingkat kelulusannya juga masih mendekati batas minimum. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah harus diupayakan melalui peningkatan mutu dan kualitas pendidik, fasilitas pelayanan untuk jenjang pendidikan menengah ke atas, khususnya di daerah pedesaan.
Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah adalah kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten. Padahal juru kunci suksesnya kualitas suatu pendidikan adalah guru. Hal ini terlihat pada hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) guru baru-baru ini yang menempatkan provinsi Kalimantan Tengah menempati peringkat 5 terendah Se-Indonesia.
Di daerah Puruk Cahu misalnya, hingga saat ini keberadaan tenaga pengajar di daerah ini masih sangat sedikit. Hampir setiap sekolah di daerah kekurangan guru. Selain kekurangan guru, persoalan lain di daerah pedalaman ialah kurang disiplinnya guru.

Aceh
Aceh dikenal sebagai serambi Mekah karena mayoritas penduduknya yang beragama muslim dan propinsi yang kental akan aturan-aturan islam. Propinsi paling barat Indonesia ini tergolong rendah dalam kualitas pendidikannya. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, provinsi paling barat Indonesia ini telah mengelola sekitar Rp27,3 triliun dana tersebut. Namun, meskipun mendapatkan kucuran dana sebesar itu sistem pendidikan di Aceh tergolong kategori tertinggal.
Lalu, apa yang membuat pendidikan di Aceh masih tergolong rendah? Hal ini disebabkan karena sebagian kabupaten memang masih memprioritaskan pembangunan fisik. Lihat saja Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2013, anggaran di sektor pendidikan mereka mencapai Rp 224 miliar. Pada tahun 2014 dinaikkan jumlahnya menjadi Rp 234 miliar. Namun, alokasi terbesarnya atau sebesar 50% lebih masih dialokasikan untuk pembangunan fisik.  
Pembangunan fisik yang lebih diprioritaskan sehingga membuat mutu kualitas pendidikan itu sendiri tidak memadai. Pembangunan fisik pendidikan tidak di imbangi dengan mutu kualitas yang ada membuat Aceh menjadi daerah yang tergolong rendah dalam segi pendidikan. Meski disokong dana melimpah, namun pendidikan Aceh masih berpredikat rapor ‘merah’. Tercatat, dari 56.981 peserta, sebanyak 785 siswa (1,38 %) SMA/sederajat dinyatakan gagal pada UN 2013/2014. Hal ini membuktikan bahwa mutu pendidikan dan pembangunan fisik tidak sejalan sehingga hasil yang di dapatkan juga tidak maksimal.
Sesuai data analisis terhadap anggaran publik Aceh tahun 2012, banyak pembangunan sektor pendidikan yang masih mementingkan pembangunan infrastuktur tapi meninggalkan pembangunan mutu pendidikan. Akibatnya, fasiltas sekolah di Aceh cukup memadai tapi mutu pendidiknya sangat kurang. Salah satu contohnya, hanya 1 dari 5 orang guru di semua jenjang pendidikan yang bersertifikasi. Jumlah guru di Aceh sekitar 117.978 orang.  Bahkan Kualitas guru di Aceh berada pada peringkat 28 nasional se-Indonesia.
Maka, sudah selayaknya pemerintah mulai memfokuskan anggaran pada peningkatan mutu pendidikan untuk tenaga pendidik, bukan hanya dari segi fasilitas. Penyebaran tenaga didik yang tidak merata juga merupakan poin penting yang harus dilakukakan. Karena daerah pedalaman kekurangan guru yang berkualitas.

Bengkulu
Propinsi yang terletak di barat daya propinsi Sumatera ini masih memiliki perhatian yang penting dari segi pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Bengkulu masih  cukup rendah, yang rata-rata hanya mengeyam pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD). Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu mencatat kondisi pendidikan masyarakat itu diketahui  berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP)2010 menyebutkan bahwa tingkat pendidikan di masyarakat di Provinsi Bengkulu masih rendah. Bengkulu berada pada indek pendidikan 91,9 dengan angka melek huruf sebesar 95,30%.
Tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah terhadap pendidikan, membuat propinsi Bengkulu masih jauh tertinggal dengan propinsi yang lain. Mayoritas masyarakat di daerah ini mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SMP. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian di Bengkulu



Maluku
Maluku merupakan provinsi tertua yang ada di Indonesia. Meskipun termasuk provinsi tertua, namun tidak lantas membuat pendidikan di Wilayah ini memadai. Di antara 33 propinsi yang ada di Indonesia, pendidikan di Maluku Utara menempati urutan ke -27 se-Indonesia. Hal ini membuktikan begitu rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Maluku Utara. 
Berbagai sistem perbaikan pendidikan telah diusahakan di Maluku, yakni dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pemberian pendidikan dan pelatihan bagi guru.
Tetapi upaya pemerintah tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan Maluku Utara. Hal ini karena disebabkan oleh permasalahan-permasalan  khusus dalam pendidikan di Maluku Utara, yaitu di antaranya rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, minimnya kemauan belajar, dan mahalnya biaya pendidikan. Hal semacam ini dapat dirasak oleh seluruh sekolah di Maluku Utara, terutama lagi di daerah-daerah terpencil.

Banten
Banten, propinsi yang masih tergolong baru ini juga memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah. Banten adalah daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, kekayaan Sumber Daya Alam Banten ini tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Banten adalah provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
Kualitas pendidikan di Provinsi Banten saat ini belum memadai. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan belum seimbangnya kualitas serta kuantitas tenaga pendidik dengan jumlah anak didik. Salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber manusia adalah rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu indikatornya adalah minimnya lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa di Banten hampir 90% masyrakat yang berumur 19-24 tahun tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kesadaran masyarakat yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi sangat minim di Provinsi tersebut.
Kualitas pendidikan yang ada di propinsi Banten kini sangat memprihatinkan. Hal ini bisa terlihat dari beredarnya kunci jawaban ujian nasional yang diperjualbelikan. Bahkan, untuk kunci jawaban satu mata pelajaan dibeli dengan harga Rp 150.000. Fenomena seperti ini menjadi tugas para pendidik untuk lebih giat dalam mengembangkan pendidikan di Propinsi Banten. Pemerintah kabupaten/kota di Banten harus memiliki komitmen yang kuat dalam peningkatkan sarana pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi dan prestasi pendidikan